Kegiatan ini dihadiri perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan, Buton Tengah, Pemerintah Kota Baubau, perguruan tinggi, pengusaha, serta sejumlah elemen masyarakat.

Forum ini bertujuan untuk mendengarkan aspirasi wajib pajak sekaligus menyampaikan program-program layanan perpajakan yang tengah dilaksanakan KPP Pratama Baubau.

“Forum konsultasi publik ini menjadi sarana bagi kami untuk bisa mendengarkan aspirasi dan masukan dari wajib pajak. Termasuk layanan kami yang sudah berjalan, apa dirasakan oleh mereka, kami mendapatkan feedback. Tujuannya adalah untuk perbaikan kami ke depan,” ujar Kepala KPP Pratama Baubau, Amrih Basuki Purnomo, didampingi Kepala Seksi Pelayanan, Anjani Mirtha Yuniara.

Amrih menambahkan, pihaknya terus memperbaiki kualitas layanan dengan mengembangkan dokumentasi dan aplikasi digital yang dapat mempermudah wajib pajak.

“Seluruh layanan kami jelas tidak ada pemungutan biaya. Namun kami memberikan kedekatan ke wajib pajak, misalnya di Raha atau Wakatobi yang jauh. Dengan kami hadir di sana, mereka lebih mudah, lebih cepat mencapai layanan tanpa harus keluar biaya transportasi,” jelasnya.

Selain mendengarkan aspirasi wajib pajak, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan deklarasi kesiapan KPP Pratama Baubau menuju Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBBM).

“Dengan antusiasme peserta memberikan masukan, kami semakin yakin untuk terus berbenah. Ini menjadi cambuk bagi kami agar bisa lebih baik lagi,” tutur Amrih.

Sementara itu, Kepala Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Sulselbartra, Sumin, menegaskan bahwa forum seperti ini penting untuk membangun komunikasi dua arah antara otoritas pajak dan masyarakat.

“Forum konsultasi publik menjadi wadah strategis untuk memastikan layanan perpajakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Masukan dari wajib pajak adalah energi bagi DJP untuk memperbaiki diri, sekaligus memperkuat kepercayaan publik dalam rangka menuju predikat ZI-WBBM,” ungkapnya.

Melalui forum ini, KPP Pratama Baubau berharap dapat memperkuat sinergi dengan pemangku kepentingan, meningkatkan kualitas layanan, serta mendorong kepatuhan pajak masyarakat demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani.

Demikian disampaikan, semoga memberikan kejelasan bagi masyarakat. Informasi lebih lanjut seputar perpajakan dan berbagai program serta layanan yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat pada www.pajak.go.id atau hubungi Kring Pajak di 1500200.