Kebijakan ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 1525/IX/Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor.

Melalui program ini, masyarakat mendapat sejumlah keringanan, antara lain pembebasan denda PKB 100 persen (kecuali kendaraan baru), pengurangan pokok pajak sebesar 50 persen untuk tunggakan tahun 2024 ke bawah, dan diskon 9,5 persen untuk pajak jatuh tempo tahun 2025.

Selain itu, masyarakat juga dibebaskan dari denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tahun-tahun sebelumnya serta gratis biaya balik nama kendaraan bermotor kedua dan seterusnya (BBNKB II).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel, Reza Faisal Saleh, mengimbau masyarakat agar memanfaatkan kesempatan tersebut.

“Ini sebagai wujud perhatian Bapak Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Ibu Wakil Gubernur Fatmawati dalam meringankan beban masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan,” kata Reza di Makassar, Senin, 30 September 2025.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Plt Kepala Bidang PAD Bapenda Sulsel, Muhammad Irvandi Thamrin, bahwa antusias masyarakat sangat tinggi memanfaatkan layanan ini.

“Antusiasme masyarakat terlihat sejak hari pertama pelaksanaan program,” ujarnya.

Ia menambahkan, masyarakat dapat melakukan pengecekan nilai keringanan pajak melalui aplikasi Bapenda Sulsel Mobile (Basul) yang tersedia di App Store dan Play Store. Kemudian dibayarkan ke langsung ke Layanan Samsat terdekat atau membayar secara digital juga melalui aplikas Basul .

Misalnya, terdapat wajib pajak yang seharusnya membayar Rp12 juta, setelah program insentif ini hanya membayar Rp6 juta.

Irvandi menegaskan, diskon tidak hanya berlaku bagi pemilik kendaraan dengan tunggakan, tetapi juga bagi wajib pajak yang tertib membayar. Diskon yang diberikan 9,5 persen. Contohnya, jika jatuh tempo pajak pada 10 Oktober 2025.

“Yang tidak menunggak pun dapat diskon,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga mendorong masyarakat yang kendaraan bermotornya masih atas nama orang lain agar segera melakukan balik nama. “Sekarang balik nama kedua dan seterusnya gratis, sudah tidak ada biaya,” kata Irvandi.

Dengan insentif ini, Pemprov Sulsel berharap masyarakat lebih mudah menyelesaikan kewajiban pajaknya.

Program ini bermanfaat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih tertib administrasi pajak, mengurangi beban finansial warga, tidak lagi terbebani oleh tunggakan lama.

Serta mempercepat perputaran penerimaan daerah dengan kenaikan partisipasi pajak. Layanan digital yang praktis, inovasi ini sekaligus mendukung pelayanan publik yang lebih responsif dan modern.(*)

Kepala Bapenda Sulsel, Reza Faisal Saleh, menegaskan bahwa pelaku dalam video tersebut bukan merupakan aparatur sipil negara (ASN), aparat Polri maupun tenaga honorer di lingkungan Samsat Makassar 2 Sudiang.

“Setelah kami lakukan penelusuran, oknum dalam video tersebut ternyata bukan aparat Samsat, saya juga telah meminta oknum tersebut dicari dan diamankan” ujar Reza, Sabtu, 28 Juni 2025.

Ia menambahkan, pihaknya bersama seluruh mitra dalam Samsat terus berupaya memberikan kemudahan dan pelayanan terbaik kepada wajib pajak, serta memastikan seluruh proses pembayaran dilakukan secara transparan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk melakukan transaksi pembayaran hanya di loket pembayaran/kasir Samsat atau saluran pembayaran digital resmi Samsat” ujarnya. (*)

Hal itu disampaikan saat menerima audiens dari PT. Jasa Raharja Sulsel di Ruang Rapat Sekda Sulsel, Selasa 6 Mei 2025. Turut hadir Kepala Bapenda Sulsel, Reza Faisal Saleh dan Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Andi Erwin Terwo.

“Kita tentu mendukung upaya PT Jasa Raharja agar meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. Itu bisa dimulai dari lingkungan sekitar, misalnya ASN,” ucap Jufri Rahman.

Tentunya, pembayaran pajak tersebut nantinya akan memberikan manfaat kembali kepada masyarakat, yang digunakan untuk pembangunan daerah.

Kepala Kantor PT. Jasa Raharja Wilayah Sulawesi Selatan, J. Mulyadi, “kami menyampaikan mengenai tingkat kepatuhan membayar pajak masyarakat selesai selatan yang masih cukup rendah,” ujarnya.

Pihaknya berharap dukungan Pemerintah Provinsi, serta Kabupaten/Kota untuk mendorong hal tersebut. Termasuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami juga bekerjasama dengan Bapenda Sulsel, dengan Bank Sulselbar, untuk memberikan kemudahan-kemudahan untuk ASN kita dalam membayar pajak,” jelasnya.(*)