Permohonan pencatatan sengketa hubungan industrial tersebut telah diterima oleh Mediator Disnaker Pasangkayu, Risul Accul, M.HI, dan kini memasuki tahapan mediasi tripartit antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah.

ARD menyatakan dirinya dipecat secara sepihak tanpa pesangon dan dituduh melakukan perbuatan korupsi, padahal statusnya hanyalah teller magang tanpa kewenangan kebijakan maupun diskresi keuangan.

“Saya hanya teller magang, tidak punya kewenangan apa pun. Saya dipecat tanpa pesangon dan kemudian dituduh melakukan korupsi. Ini sangat merugikan nama baik dan masa depan saya,” ujar ARD, Selasa (20/1).

Kuasa hukum ARD dari Kantor Pengacara Ratna Kahali & Rekan yang berkedudukan di Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, menilai sikap Bank Sulselbar Cabang Pasangkayu teledor dan masa bodoh terhadap hak-hak pekerja.

Ratna Kahali, S.H., kuasa hukum ARD, menegaskan bahwa kliennya tidak pernah terbukti melakukan penggelapan maupun korupsi, dan pemutusan hubungan kerja dilakukan tanpa dasar hukum yang sah.

“Klien kami adalah peserta program magang. Tidak ada kewenangan jabatan, tidak ada diskresi keuangan. Namun di-PHK tanpa pesangon dan dibiarkan tanpa kejelasan. Karena bipartit diabaikan, kami tempuh jalur tripartit melalui Disnaker,” tegas Ratna.

Sementara itu, Edy Maulana Naro, S.H., kuasa hukum ARD lainnya, mendesak transparansi keuangan dan pertanggungjawaban manajemen Bank Sulselbar Cabang Pasangkayu.

“Bank tidak bisa serta-merta melempar tuduhan pidana untuk menutupi kewajiban ketenagakerjaan. Kami mendesak transparansi keuangan dan pemenuhan hak normatif pekerja, termasuk pesangon,” ujar Edy.

Menurut tim kuasa hukum, langkah tripartit ini ditempuh sebagai jalur hukum yang sah dan konstitusional setelah perusahaan mengabaikan penyelesaian bipartit, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

ARD berharap melalui proses tripartit di Disnaker Pasangkayu, hak-haknya sebagai pekerja dapat dipulihkan dan nama baiknya direhabilitasi, sekaligus menjadi pembelajaran agar perusahaan perbankan tidak sewenang-wenang terhadap pekerja magang.

Hingga berita ini tayang, dari pihak Bank Sulselbar belum memberikan keterangan resmi soal pencatatan sengketa hubungan industrial.(*)

Hal itu disampaikan saat menerima audiens dari PT. Jasa Raharja Sulsel di Ruang Rapat Sekda Sulsel, Selasa 6 Mei 2025. Turut hadir Kepala Bapenda Sulsel, Reza Faisal Saleh dan Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Andi Erwin Terwo.

“Kita tentu mendukung upaya PT Jasa Raharja agar meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. Itu bisa dimulai dari lingkungan sekitar, misalnya ASN,” ucap Jufri Rahman.

Tentunya, pembayaran pajak tersebut nantinya akan memberikan manfaat kembali kepada masyarakat, yang digunakan untuk pembangunan daerah.

Kepala Kantor PT. Jasa Raharja Wilayah Sulawesi Selatan, J. Mulyadi, “kami menyampaikan mengenai tingkat kepatuhan membayar pajak masyarakat selesai selatan yang masih cukup rendah,” ujarnya.

Pihaknya berharap dukungan Pemerintah Provinsi, serta Kabupaten/Kota untuk mendorong hal tersebut. Termasuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami juga bekerjasama dengan Bapenda Sulsel, dengan Bank Sulselbar, untuk memberikan kemudahan-kemudahan untuk ASN kita dalam membayar pajak,” jelasnya.(*)